Dia mengklaim dia menggugurkan bayinya pada usia sembilan bulan.

Dia mengklaim dia menggugurkan bayinya pada usia sembilan bulan. Di negara ini, tidak ada hukum yang melarang hal tersebut

Seorang vlogger Korea Selatan yang mengaku telah mengakhiri kehamilannya pada usia kehamilan 36 minggu sedang diselidiki atas tuduhan pembunuhan dalam sebuah kasus yang memicu kengerian di Korea Selatan dan menimbulkan pertanyaan mendesak tentang mengapa negara tersebut tidak memiliki undang-undang aborsi.

Polisi Nasional Seoul mulai menyelidiki wanita tersebut pada bulan Juli atas permintaan pemerintah Korea Selatan, setelah dia memposting video ke YouTube yang konon mendokumentasikan pengalamannya melakukan aborsi, kata polisi kepada CNN.

Aborsi setelah 24 minggu dilarang di banyak wilayah hukum, atau hanya dilakukan untuk kasus-kasus yang sangat luar biasa. Seperti kelainan janin atau ketika kesehatan ibu dalam bahaya.

Namun di Korea Selatan, tidak ada undang-undang yang mengatur kapan, di mana, dan bagaimana aborsi dapat dilakukan – dan hal ini belum ada selama hampir empat tahun.

Dia mengklaim dia menggugurkan bayinya pada usia sembilan bulan.

Hal ini merupakan kekosongan kebijakan yang menurut para ahli tidak hanya membuka pintu terhadap potensi malpraktek namun juga menghambat akses terhadap aborsi yang aman. Sehingga perempuan dan dokter terpaksa menghadapi ketidakpastian hukum.

Dalam pernyataan bersama, koalisi 11 organisasi perempuan dan LSM Korea Selatan mengecam pemerintah karena mengejar perempuan yang mengakhiri kehamilan daripada meningkatkan akses terhadap layanan aborsi.

“Ini adalah upaya yang menyedihkan dan serius untuk menghindari tanggung jawab dan menyalahkan.” Kata pernyataan itu.
Sebuah lubang hukum
Selama lebih dari enam dekade, melakukan aborsi di Korea Selatan merupakan kejahatan yang dapat dihukum hingga dua tahun penjara. Dengan pengecualian terbatas untuk pemerkosaan, inses, dan ancaman terhadap kesehatan ibu atau bayi.

Wanita hamil yang memilih untuk melakukan aborsi juga bisa dipenjara hingga satu tahun.

Namun pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membatalkan larangan tersebut. Dan memberikan waktu kepada Majelis Nasional hingga akhir tahun 2020 untuk memberlakukan undang-undang aborsi baru. Yang menurut rekomendasi pengadilan harus mencakup batas masa jabatan selama 22 minggu.

Ketika badan legislatif gagal memenuhi tenggat waktu tersebut. Ketentuan pidana seputar aborsi tidak berlaku lagi. Sehingga secara efektif melegalkan aborsi pada setiap tahap kehamilan.